Jalan Air – Sudah bertahun-tahun Indonesia menyaksikan ironi pahit: negara maritim terbesar di dunia justru kesulitan menyalurkan kebutuhan dasar seperti elpiji ke wilayahnya sendiri. Daerah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—seolah menjadi anak tiri dalam sistem distribusi nasional. Setiap kali gas melon langka, masyarakat menjerit. Harga elpiji bisa melambung tak masuk akal. Mengapa? Karena distribusi lewat jalur darat dan udara terlalu rumit, terlalu mahal, dan terlalu lambat.
Di sinilah absurditas itu terlihat telanjang: pulau-pulau terpencil yang dikelilingi laut justru kesulitan mendapatkan elpiji karena sistem slot yang tak masuk akal. Jalan rusak, medan ekstrem, dan keterbatasan infrastruktur membuat suplai sering mandek. Pemerintah pusat sibuk melempar program subsidi, tapi lupa satu hal mendasar—bagaimana barangnya sampai ke tangan rakyat?
Membangkitkan Laut sebagai Jalur Hidup
Akhirnya, solusi paling masuk akal pun mulai digaungkan: jalan air. Ya, kapal. Bukan pesawat, bukan truk, tapi armada laut yang seharusnya sejak awal menjadi tulang punggung logistik negeri kepulauan ini. Menggunakan kapal untuk mendistribusikan elpiji ke daerah 3T bukan hanya wacana—ini adalah tamparan keras untuk sistem darat yang terbukti gagal.
Bayangkan kapal-kapal kecil berseliweran antar pulau, membawa tabung-tabung elpiji untuk masyarakat yang selama ini merasa ditelantarkan. Ini bukan sekadar distribusi, ini adalah aksi penyelamatan. Jalan air mampu menjangkau wilayah yang tak bisa disentuh roda empat. Di desa terpencil di Maluku, di pulau-pulau kecil NTT, kapal elpiji bisa menjadi penyambung napas harian warga.
Logistik Laut: Murah, Cepat, dan Masuk Akal
Menggunakan kapal bukan hanya soal jangkauan. Ini soal efisiensi yang selama ini dikubur oleh kebijakan darat-sentris. Biaya pengangkutan lewat jalan darat bisa menyentuh angka gila-gilaan ketika menyangkut wilayah 3T. Namun lewat laut, kapasitas muat lebih besar, risiko kerusakan jalan nihil, dan waktu tempuh bisa lebih stabil.
Yang perlu di kecam adalah mengapa solusi athena 168 baru di seriusi sekarang. Padahal laut Indonesia begitu luas dan strategis. Bukannya memaksimalkan jalur air, selama ini pemerintah terjebak dalam mimpi tol darat yang tak menyentuh pinggiran. Jalan air bukan hanya solusi teknis, ini adalah kritik terhadap kebijakan logistik yang terlalu Jawa-sentris, terlalu daratan.
Peran Pemerintah Daerah yang Terjebak Rutinitas
Lucunya, banyak pemerintah daerah di wilayah 3T malah pasrah. Mereka terbiasa dengan keadaan bahwa elpiji sulit di dapat, bahwa masyarakat harus antre berjam-jam untuk satu tabung gas. Ada yang menyiasati dengan memasak pakai kayu bakar. Apakah ini normal? Tentu tidak. Tapi selama sistem distribusi di biarkan seperti ini, masyarakat 3T akan terus hidup dalam kondisi setengah zaman batu.
Jalan air membuka peluang emas bagi pemerintah daerah untuk keluar dari ketergantungan terhadap jalur darat. Tapi apakah mereka siap berubah? Ataukah mereka terlalu nyaman dengan “keadaan darurat permanen” yang di jadikan alasan untuk tidak bergerak?
Mafia dan Monopoli: Ancaman di Balik Solusi
Tapi jangan naif. Jalan air bukan tanpa musuh. Distribusi elpiji selalu menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang bermain di balik layar. Monopoli distribusi, mafia elpiji, dan kepentingan politik lokal bisa menjadi penghalang besar. Siapa yang mengontrol armada kapal? Siapa yang menentukan siapa yang dapat kiriman lebih dulu?
Jika distribusi laut tidak di awasi secara ketat, maka yang akan terjadi adalah replikasi ketidakadilan versi darat—tapi kali ini lewat jalur laut. Tabung gas bisa hilang di tengah laut, ‘di susupi’ sebelum sampai, atau di jual dengan harga di luar kendali. Rakyat lagi-lagi menjadi korban.
Bangkit atau Mati di Tengah Laut
Kini, jalan air adalah pilihan logis sekaligus medan pertempuran baru. Bukan hanya soal distribusi, ini adalah ujian: apakah negara benar-benar serius membangun dari pinggiran? Atau hanya melempar solusi setengah hati lalu kembali tenggelam dalam siklus birokrasi dan pembiaran?
Distribusi elpiji lewat laut adalah revolusi kecil di tengah kegagalan besar. Tapi revolusi ini butuh keberanian. Bukan sekadar armada kapal, tapi juga ketegasan politik, kejujuran pengelolaan, dan kemauan untuk menghapus kasta dalam sistem logistik negeri ini.
